Nasional, Mataram --  Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah, H Masrun mengaku tak memiiki alokasi dana untuk membantu penanganan kasus K, TKW asal desa Puyung Lombok Tengah, yang diduga menjadikorban kekerasan majikan di Riyadh, Arab Saudi.

“Selama ini tidak pernah ada angaran untuk itu, kami juga bingung. Angggaran kami sangat-sangat minim,” kata Mahsun kepada Tempo, Jumat 8 April 2017. Pernyataan Masrun ini merespons permintaan pihak Perkumpulan Panca Karsa, LSM pendamping K, yang mengatakan dibutuhkan dana taktis untuk kelarga yang menunggu K selama dirawat di RSUD NTB.

Baca: 11 Tahun Tanpa Kabar di Riyadh, TKW Ini Pulang Mengenaskan  

Masrun mengaku memperoleh laporan kasus yang menimpa K, pekan lalu dari Perkumpulan Panca Karsa (PPK), LSM pemerhati buruh migrant di NTB. Atas laporan itu, Masrun mengatakan meskipun bukan kewenangannya, pihaknya tetap akan menelusuri kasus yang menimpa K dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Antara lain mulai dari pengawas ketenagakerjan provinsi, BNP2TKI, dan kalangan LSM pemerhati buruh migran.

Masrun menjelaskan, pengungkapan kasus K memang terkendala. Sebab, yang bersangkutan memang tidak tercatat dalam data tenaga kerja di kantor Disnaker Lombok Tengah. “Kami harus melakukan penelusuran, apakah dia berangkat secara procedural atau tidak, PT mana yang memberangkatkan dan siapa siapa sponsornya,” tutur Masrun.

Baca: Puluhan TKI Bermasalah Ikut Program Amnesti di Arab Saudi  

Penelusuran itu, menurut Masrun, juga menyangkut apakah yang bersangkutan berangkat ke Riyadh menggunakan paspor tenaga kerja atau paspor lancong. Menurut rencana, Senin 10 April 2017 pihaknya akan melakukan penelusuran ke lapangan.

Sementara itu, pihak PPK, LSM yang mendampingi K mendesak pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian lebih pada penanganan kasus yang dialami K. Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah adanya bantuan dana bagi keluarga K yang menunggu selama perawatan di rumah sakit dan dana talangan untuk perawatan setelah K diizinkan pulang nanti.

Baca: Sepanjang 2016 KBRI Riyadh Selamatkan Rp 30 Miliar Gaji TKI

Halwati, aktivis PPK mengatakan laporan resmi untuk kasus yang menimpa K, sudah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah. “Kami berharap ada tindakan dan respon cepat untuk membantu penanganan kasus ini, termasuk bantuan dana bagi keluarga K, yang memang tergolong keluarga tak mampu,” tutur Halwati.

ABDUL LATIEF APRIAMAN